Info

Jasa Membuat Akta Pendirian Pt Garuda Indonesia

Pada saat membuat akta pendirian pt garuda Indonesia cukup sulit karena pt garuda Indonesia sendiri adalah perseroan terbatas yang terdapat di bidang maskapai penerbangan. Tentu hal tersebut tidak boleh dianggap remeh karena akan berurusan dengan berbagai pihak hingga calon konsumen. Pada saat ini mendirikan suatu perseroan terbatas adalah hal yang cukup sulit, terlebuih lagi pt tersebut merupakan pt yang berada di bidang penerbangan. Tentu ada banyak sekali hal yang harus diperlukan dan juga modalnya pun tidak sedikit.  Sebagian orang mungkin tidak asing lagi dengan perseroan terbatas. Walau pun sulit untuk didirikan, tetapi perseroan terbatas sendiri adalah suatu hal yang dapat didirikan oleh siapa pun termasuk warga negara asing. Hal tersebut memanglah memungkinkan karena sudah diatur di dalam undang undang penanaman modal asing sehingga banyak pemodal asing yang membuat perseroan terbatas tersebut di Indonesia.

Yang diperlukan untuk proses pendirian pt sendiri adalah modal awal minimal 50 juta. Namun modal awal tersebut dapat bervariasi tergantung dari kebutuhan masing masing pt yang akan didirikan. Tentu sangat tidka mungkin jika pt yang terdapat di bidang penerbangan menyetorkan modal awal senilai 50 juta. Bisa saja pt tersebut tidak jadi didirikan karena persetujuannya ditolak. Memang banyak sekali polemic yang terdapat dalam proses pendirian perseroan terbatas tersebut. Salah satunya segala persyaratan yang terdapat di dalamnnya sangatlah banyak dan membutuhkan waktu dan usaha untuk mengumpulkannya. Maka dari itu tidak heran jika perseroan terbatas sendiri sering dipakai untuk usaha yang cukup besar. Walaupun pt sendiri dapat digunakan untuk jenis usaha kecil menengah, tetapi kebanyakan usaha tersebut lari ke cv yang tidak membutuhkan minimal dana awal dan juga persyaratannya tidaklah sulit.


Walaupun sulit, tetapi jika prosesnya dijalani dengan benar maka pendirian sebuah pt sendiri akan disetujui. UNtuk persetujuannya sendiri memang harus melalui kementrian hukum dan ham. Tanpa persetujuan kementrian tersebut maka sebuat pt tidak akan dapat didirikan. Bahkan kementrian tersebut juga sanggup membubarkan pt yang melanggar peraturan.